Artikel

Opini


Hidup Sehat dengan Satu Ginjal

MENYAMBUT Hari Ginjal Sedunia yang tahun ini jatuh pada 12 Maret, ada baiknya kita mengakrabkan diri dengan kata 'sakit ginjal'. Sampai hari ini, kata sakit ginjal bisa mengundang rasa takut. Seorang pasien yang didiagnosis menderita sakit ginjal bisa langsung syok. Bayangannya ialah harus cuci darah seminggu dua kali atau bahkan tiga kali yang menyedot biaya sangat besar dan keterbatasan gerak fisik tubuhnya, bahkan mungkin lebih dari itu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penderita sakit ginjal sangat syok ketika dokter memvonis gagal ginjal tahap akhir dan memberinya dua pilihan: harus cuci darah atau cangkok ginjal. Andaikan waktu bisa putar, semua pasien penyakit ginjal kronis pasti berjanji mengikuti semua saran dokter tanpa membantah. Namun, apa hendak dikata, sudah terlambat. Pasien gagal ginjal kronis harus memilih salah satu opsi, cuci darah atau cangkok ginjal. Apakah penyakit ginjal sedemikian menakutkan?

Atasi Kesenjangan Kesehatan

Pada 15 Juli 2019, Kementerian Kesehatan merilis Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018. Ini adalah metode untuk mengukur perkembangan tingkat kesehatan masyarakat antarwilayah. Penghitungannya menggunakan model IPKM yang dikembangkan 2013. Basis datanya dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Susenas 2018, dan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Hasilnya,  secara umum IPKM 2018 meningkat  dibandingkan IPKM 2013. Sepuluh kota dengan IPKM tertinggi adalah Gianyar, Solok, Kota Magelang, Tabanan, Kota Denpasar, Badung, Kota Salatiga, Sarolangun, Sleman, dan Kota Blitar. Hebatnya, empat dari 10 kota ini ada di Provinsi Bali. Sementara 10 kota dengan IPKM sangat rendah  adalah Arfak, Deiyai, Yalimo, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Dogiyai, dan Paniai. Ironisnya, semua kota ini ada di Papua. Jadi, bisa dikatakan, provinsi dengan IPKM tertinggi adalah Bali, dan terendah di Papua.

Mengantisipasi Wabah Virus Corona Wuhan

HEBOH wabah virus korona jenis baru di Tiongkok sekarang ini mengingatkan kejadian 17 tahun lalu. Pada November 2002, muncul laporan awal merebaknya wabah SARS (severe acute respiratory syndrome, sindrom pernapasan akut) di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Barangkali untuk menjaga kepercayaan publik, awalnya pemerintah Tiongkok berusaha menutupi dan tidak melapor ke WHO. Namun, karena situasi makin genting, pemerintah Tiongkok akhirnya melapor ke WHO pada Februari 2003. Wabah berbahaya ini ternyata menyebar sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, sampai Juli 2003, dilaporkan sudah ada 8.069 kasus dan 775 orang meninggal. Sedemikian hebatnya ancaman wabah ini sampai WHO menyatakan sebagai emergensi global.

Industri 4.0 untuk Pacu Layanan Kesehatan

Presiden Jokowi sudah memilih dr Terawan sebagai menteri kesehatan untuk periode kedua pemerintahannya. Apa arah kebijakan kesehatan Kementerian Kesehatan untuk menjawab tantangan ke depan? Sebelum sampai ke sana, ada baiknya kita mengulas pencapaian sektor kesehatan lima tahun ke belakang. Gebrakan paling monumental periode pertama pemerintahan Jokowi adalah penerapan jaminan kesehatan nasional lewat Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini bisa dibilang kebijakan revolusioner di sektor kesehatan. Meskipun begitu, kebijakan ini masih menanggung masalah berat. Masalah utama yang belum bisa diatasi sampai sekarang adalah pembiayaan BPJS yang tekor sejak awal sampai sekarang. Ratusan rumah sakit mitra belum dibayar oleh BPJS hingga arus kasnya terseok, bahkan ada yang bangkrut.

Stunting, Mengancam Bonus Demografi

ISU kesehatan paling menarik perhatian publik sepanjang 2019 ialah tentang karut-marutnya BPJS. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) ini sebenarnya program unggulan. Cakupannya yang sangat massal menjadikan program ini disebut sebagai lompatan besar kebijakan kesehatan. Akan tetapi, kehadiran BPJS ini membawa dua implikasi yang berbeda. Di satu sisi, program ini sangat membanggakan karena membawa kita melangkah ke arah pemerataan layanan kesehatan yang bisa mencakup seluruh warga negara. Namun, di sisi lain, manajemen BPJS masih belum sanggup mengatasi masalah utamanya. Sampai hari ini BPJS sebagai pelaksana JKN masih defisit atau tekor triliunan rupiah sehingga memerlukan suntikan dana dari pemerintah. Sedemikian sulitnya mengatasi soal ini, pemerintah sampai menaikkan iuran peserta BPJS yang memicu gelombang protes masyarakat. Keruwetan BPJS ini menempati rangking teratas dalam daftar isu kesehatan yang paling menyedot perhatian masyarakat.